BEKASI – Pegiat media sosial sekaligus penulis Denny Siregar merespons pernyataan Partai Ummat yang menyebut partainya sebagai Partai identitas. Menurut Denny, cara itu sebagai trik marketing yang patut diacungi jempol.

“Partai Ummat perlu tahu jika masyarakat Indonesia sudah sadar, mereka tidak akan pernah menerima politik indentitas,” kata Denny kepada Indonesiaparlemen usai menjadi narasumber di acara diskusi kebangsaan di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (18/2/2023).

Dia menilai,  Partai Ummat tidak akan pernah dapat berkembang di Indonesia dengan cara politik identitas. Denny menjelaskan Politik indentitas adalah politik praktis yang membawa suku, agama dan ras didalamnya.

“Itu bahaya sekali karena tidak ada satu pun agama, suku, ras yang mengeklaim yang memerdekakan negara Indonesia,” ucap dia.

Denny berseloroh akan menggagalkan niat Partai Ummat di Pemilu 2024 mendatang jika tetap mengusung politik identitas.

“Mereka enggak akan berkembang. Mungkin juga enggak terpilih di Senayan (legislatif DPR RI), percaya sama saya,” terang dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.

“Kami akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” ucap Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2/2023).

Jurnalis: Dirham

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut pengibaran bendera partai politik (parpol) di tempat ibadah, seperti masjid, melanggar aturan dan tidak baik bagi keutuhan jemaah.

Sebelumnya, bendera Partai Ummat besutan Amien Rais di salah satu masjid Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

“Dalam keutuhan jemaah tidak baik, kemudian juga aturan tidak membolehkan,” kata Wapres kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH. TB. Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/1/2023).

Merujuk dari aturan yang ada, tidak diperbolehkan melakukan kampanye atau pengibaran bendera maupun pembentangan atribut partai di kantor pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

“Saya kira (aturan) itu sudah ada, karena itu semua partai harus mematuhi itu dan saya dengar sudah diperingatkan,” ujar dia.

Dia mengingatkan masjid memiliki banyak jemaah, dan belum tentu seluruh jemaah memiliki aspirasi politik yang sama. Sehingga pengibaran bendera partai di masjid bisa berdampak tidak baik bagi jemaah.

“Masjid itu kan jamaahnya, aspirasi politiknya belum tentu satu kan. Kalau nanti satu partai (mengibarkan bendera) kemudian terjadi partai lain datang lagi, atau jamaahnya kemudian berantakan, bubar, itu tidak mashlahat,” jelas Ma’ruf.

Sebelumnya bendera Partai Ummat membentang di Masjid Raya At-Taqwa Cirebon Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cirebon telah meminta keterangan kepada pengurus Partai Ummat terkait peristiwa pengibaran bendera di dalam Masjid Raya At-Taqwa, dan belum bisa menerapkan sanksi.

Joharudin mengatakan, menurut pengurus Partai Ummat pengibaran bendera partai tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, tetapi merupakan aksi spontan. Ketika itu pengurus sedang mengadakan pertemuan dan melakukan sujud syukur setelah partai tersebut dinyatakan lolos.

JAKARTA – Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Kholik buka suara terkait dugaan manipulasi data verifikasi faktual Partai Ummat.

Dia menegaskan informasi tersebut tidak benar bahwa ada kata tidak diloloskan itu tidak benar.

“Dalam penetapan partai politik perserta pemilu itu merujuk pada hasil rekapitulasi nasional atas pelaksanaan verifikasi faktual. Rekapitulasi nasional tersebut itu merujuk kepada hasil rekapitulasi ditingkat Provinsi,” kata dia kepada Indonesiaparlemen.com di Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Dia mengatakan, rekapitulasi tingkat provinsi merujuk kepada rekapitulasi yang dikakukan ditingkat Kabupaten/Kota oleh KPUD tersebut.

Dia mengungkapkan jadi pada pukul 13.00 WIB Rabu (14/12/2022), KPU RI akan melaksanakan rekapitulasi nasional itu posisinya rekapitulator.

“Berdasarkan laporan dari KPU se-Provinsi pada saat rekapitulasi ditingkat Provinsi itu tidak ada keberatan, sanggahan, dan protes semuanya berjakan dengan lancar,” ujarnya

Dia menegaskan belum ada perserta partai politik Pemilu dan akan tetapkan partai politik perserta Pemilu usai rapat pleno rekapitukasi nasional. Dan hasil verifikasi partai politik akan diumumkan sore ini.
.
“Sampai saat ini pihak KPU belum menetapkan partai politik perserta Pemilu,” pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU.

KPU akan mengumumkan hasil verifikasi itu 14 Desember. Amien menyebut Partai Ummat bakal menjadi satu-satunya partai baru dan nonparlemen yang tidak bisa ikut pemilu 2024.

“Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat,” kata Amien dalam video yang diunggah di instagramnya, Selasa (13/12/2022).

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Partai Ummat di Depok ditinggalkan puluhan kadernya menjelang Pemilu 2024. Kurang lebih 30 kader resmi mengundurkan diri secara massal dari partai yang didirikan Amien Rais tersebut.

Dikutip dari Viva.co.id, para kader yang mengundurkan diri itu terdiri dari pengurus di tingkat DPD hingga kecamatan.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Depok, Bardi Setiawan menyampaikan, puluhan kader partai itu mundur karena kecewa. Mereka kecewa terhadap pengurus daerah dan juga terhadap pengurus pusat dalam pengelolaan partai. Bardi bahkan menyebut Partai Ummat kini seperti kehilangan magnet.

“Marwah partai yang digawangi bapak Amien Rais ini sudah mulai kehilangan magnet,” kata Bardi, Minggu (10/10/2021).

Bardi menyampaikan, slogan partai dengan tagline melawan kezaliman dan tegakkan keadilan malah tidak dirasakan oleh puluhan kader di tingkat daerah termasuk Depok.

Dia menyebut kepemimpinan di Partai Ummat seperti di tingkat DPD tak memiliki jiwa pengayom.

“Kepemimpinan di DPD tidak memiliki jiwa pemimpin yang seharusnya bisa jadi pengayom. Bahkan, perekat di antara kader partai yang menjadi partner dalam menjalankan roda organisasi kepartaian,” jelas Bardi.

Bardi menambahkan, mundurnya kader secara massal itu juga dipicu atas mundurnya dua petinggi Partai Ummat yakni Agung Mozin dan Neno Warisman. Dua kader utama Partai Ummat itu diketahui sudah mundur beberapa waktu lalu.

“Semoga Partai Ummat dapat istiqomah dalam menegakkan slogan-slogannya dan bisa terbukti dirasakan oleh masyarakat khususnya para pengurus dan kader partai,” ujar Bardi.

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Neno Warisman mengajukan pengunduran dari partai. Informasi itu dibenarkan oleh Sekretaris Syuro Partai Ummat, Ansufri Idrus Sambo.

“Betul, kemarin. Dia kirim whatsapp, kirim surat mundur karena mau fokus ngurus anaknya di Turki. Karena tidak bisa aktif, takut khawatir tidak bisa aktif fokus ngurus anaknya jadi mundur,” kata Sambo saat dihubungi, Sabtu (2/10/2021).

Ia mengatakan surat pengunduran diri diajukan ke Ketua Majelis Syuro Amien Rais. Ia menyebut, ada mekanisme di partai jika ada anggota yang mengundurkan diri.

“Kita kan ada mekanismenya, kalau orang mundur secara ini kita tidak bisa larang kan, cuman kita ada mekanisme, kita akan rapat majelis syuro. Keputusannya di majelis syuro nanti seperti apa,” katanya.

Diketahui, Partai Ummat dideklarasikan oleh Amien Rais di Yogyakarta pada 29 April 2021 lalu. Amien sendiri menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Ummat. Sementara mantunya, Ridho Rahmadi menjabat sebagai Ketua Umum.