JAKARTA – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut seharusnya Mahkamah Konstitusi (MK) bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia bukan perorangan. Namun Megawati menilai terjadi manipulasi hukum.
“Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi,” kata Megawati dalam pidatonya, Minggu (12/11/2023).
Meski begitu, dia enggan menjelaskan detail manipulasi yang dimaksud secara gamblang dan detail. Ia hanya menjelaskan manipulasi terjadi karena praktik kekuasaan saat ini mengabaikan kebenaran hakiki dan politik atas dasar nurani.
Sementara Megawati mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Jimly Asshiddiqie beberapa waktu lalu. Ia menyebut putusan tersebut membawa cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.
“Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran dan politik akal sehat, tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” ujar Megawati.
“Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin mengapa hal tersebut sampai terjadi,” sambungnya.
Sebelumnya MKMK memutuskan pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar Usman terbukti melanggar kode etik kategori berat.
Namun putusan MKMK itu tidak otomatis menggugurkan putusan kontroversial yang diketok Anwar. Putusan menjadi kontroversial lantaran menguntungkan secara langsung keponakan Anwar untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan,” pungkas Megawati.
Jurnalis: Dewo
Tinggalkan Balasan