JAKARTA- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan isu atau wacana terkait perpanjangan jabatan Kepala Desa hingga penghapusan jabatan Gubernur yang belakangan beredar. Ia heran isu itu hadir menjelang Pemilu 2024.
Politisi Golkar itu mengatakan sedang mencari tahu sekarang kenapa di tengah-tengah kita semua sedang mempersiapkan pemilu, sudah masuk di tahapan yang sudah berjalan sekian bulan gitu, tiba-tiba muncul isu-isu atau wacana untuk mengubah berbagai peraturan.
“Satu kemarin soal masa jabatan kepala desa, kemudian sekarang muncul lagi ide soal penghapusan jabatan gubernur,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
“Kalau dikaitkan dengan soal politik yang mahal, biaya mahal. Itu kan kita lihat dari mananya dulu? Dan kalau misalnya dalam prosesnya, katakanlah misalnya pilkadanya mahal, itu kan isu yang lama sebetulnya,” kata Doli
Doli mengatakan, jika memang benar biaya politik mahal, solusinya bukan dengan menghapus jabatan gubernur.
“Kan muncul lagi misalnya kembalikan ke DPRD misalnya,” ujar dia.
Oleh karena itu, wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai butuh kajian yang mendalam. Doli mengakui bahwa tidak mudah untuk wacana penghapusan gubernur itu diwujudkan.
“Pertama, kita harus melakukan kajian yang cukup mendalam, apa yang alasan atau urgensi yang saya katakan tadi perlu menghilangkan jabatan itu. Apakah dianggap tidak fungsional? Kalau saya menyatakan selama ini berjalan baik-baik saja itu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
Doli juga menilai, tidak mudah jika kewenangan masyarakat dirampas begitu saja ketika pemilihan gubernur ditiadakan. Ia pun menilai wacana itu bisa mengubah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Jadi kalaupun itu mau dihilangkan, ya saya kira itu juga jadi harus ada amendemen UUD 1945. Nah ini yang saya katakan tadi, saya mau cari tahu apakah memang ini semua ya kan, agenda-agenda yang disampaikan, rencana-rencana, wacana-wacana yang muncul itu,” pungkas dia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan