JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyampaikan evaluasinya dalam rapat kerja soal kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) selama tahun 2022,
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kementan belum fokus pada perbaikan tata kelola pangan nasional dan upaya penyediaan pangan nasional.
“Selalu muncul kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, sehingga ketergantungan impor terus meningkat setiap tahun,” kata Johan saat mengikuti Rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Senin, (16/1).
Johan mencontohkan pada tahun 2022 lalu telah terjadi gejolak harga kedelai yang tidak terkendali dan kemelut persoalan pupuk bersubsidi yang telah berdampak naiknya harga pangan sehingga pengeluaran rumah tangga terhadap pangan semakin meningkat dan menambah beban rumah tangga.
“Petani untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya, di sisi lain pemerintah tidak berdaya melakukan upaya untuk meningkatkan produksi pangan karena keterbatasan anggaran sektor Pertanian,” urai Johan.
Dia mengungkapkan bahwa pada raker sebelumnya Komisi IV DPR juga telah meminta Kementan untuk menyusun rencana program anggaran 2023 yang fokus pada produksi pangan dan meningkatkan daya saing serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
Namun menurutnya saat ini Kementan belum memberikan program unggulan 2023 agar kondisi pangan bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
“Pak Menteri Pertanian, berdasarkan catatan akhir tahun kami, sepanjang tahun 2022 diwarnai dengan fluktuasi harga komoditas pangan yang tidak terkendali, dimana harga selalu jatuh saat panen dan merugikan petani. Seperti jatuhnya harga gabah, harga jagung, cabai, bawang merah dan lain-lain. Yang berakibat merugikan pelaku UMKM serta merugikan konsumen karena daya beli yang semakin lemah akibat resesi ekonomi,” jelas dia.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga mempertanyakan kebijakan pangan yang selalu mengutamakan pasokan impor terutama beras, bawang putih, daging sapi/kerbau, kedelai, gula konsumsi dalam jumlah persentase yang begitu besar setiap tahun.
Disisi lain dia mengatakan maka dimana posisi pemerintah dalam menjaga kepentingan pangan nasional agar terus berdaulat dan tidak tunduk pada kepentingan para importir serta keuntungan segelintir pihak tertentu.
“Kita mendengar pada awal tahun 2022 pemerintah mengklaim berhasil swasembada beras bahkan mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional namun anehnya malah melakukan impor beras dan hal ini telah menimbulkan polemik serta penolakan luas dari komponen masyarakat,” pungkas dia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan