Presiden ajak pemimpin G20 ke Tahura Ngurah Rai, Bali, Rabu (16/11/2022). Dok: Setkab

JAKARTA- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengharapkan KTT G20 di Bali sebagai momentum untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau atau berkelanjutan bagi semua negara yang hadir.

“Oleh sebab itu menurutnya di Indonesia selama ini penerapan ekonomi hijau belum konsisten pada komitmen menjaga keberlanjutan sumberdaya alam,” kata Johan dalam keterangan pers kepada Indonesiaparlemen.com di Jakarta, Jumat (18/11/2022).

Dia mengatakan selama ini komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan ekonomi dan lingkungan masih sangat lemah

“Sehingga kita khawatir sistem ekonomi selama ini akan berdampak pada kerusakan sistem lingkungan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke media lingkungan dan lain-lain,” kata Johan merespon pernyataan pemerintah yang ingin menjadikan momentum presidensi G20 sebagai transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Politisi PKS ini melihat komitmen ekonomi hijau perlu dimunculkan pada momentum KTT G20 sebab dikotomi antara kepentingan lingkungan dan ekonomi harus segera diakhiri.

Menurut Johan pemerintah mesti menyadari bahwa paradigma ekonomi hijau akan mengemuka sebagai respon atas fenomena perubahan iklim global.

“Di negara kita banyak permasalahan lingkungan diantaranya laju deforestasi yang tinggi, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, kebakaran hutan, persoalan sampah dan limbah yang mencemari daratan dan lautan kita” urai Johan.

Selanjutnya Johan menyampaikan pandangannya sebagai evaluasi bagi pemerintah bahwa pada masa mendatang protocol kelestarian lingkungan harus menjadi platform pembangunan nasional dan harus menerapkan paradigma pembangunan yang pro lingkungan (environment).

“Sebagai warga negara, harapan kita terhadap pelaksanaan presidensi G20 adalah agar Indonesia sebagai tuan rumah dapat memberi sedikit penekanan pada semua negara G20 untuk berkontribusi terjaganya kelestarian hutan dan lingkungan Indonesia sebagai paru-apru dunia dengan berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB I ini mengatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang abai pada konsep ekeonomi berkelanjutan pasti akan merugikan semua pihak, terutama nelayan dan petani sebagai kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat ketidakseimbangan pembangunan.

“Saya mendorong pertemuan internasional seperti G20 di Bali ini menjadi moment strategis agar masalah lingkungan menjadi komitmen semua negara dan tercipta tatanan Kerjasama untuk kepentingan kehidupan generasi mendatang,” tutup Johan.

Jurnalis: Agung Nugroho