JAKARTA – Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemeirntah yang telah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi per 3 September 2022 dengan kenaikan tarif yang drastis.
Menurut Johan keputusan ini sebagai bukti pemerintah tidak mendengar jeritan rakyat kecil serta telah bersikap acuh atau cuek terhadap derita jutaan nelayan yang terancam tidak bisa melaut.
“Kita menolak dan protes terhadap keputusan ini karena pemerintah telah “mati rasa” terhadap kesusahan hidup keluarga Indonesia dan keputusan kenaikan BBM ini sangat tidak berpihak pada kepentingan petani dan pelaku UMKM serta seluruh komponen masyarakat wajib Bersatu untuk menolak keputusan ini”, kata Johan dalam keterangan pers kepada Indonesiaparlemen dj Jakarta, Minggu (4/9/2022)
Politisi PKS ini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan akan semakin meningkat akibat pendapatan riil yang semakin berkurang.
“Coba bayangkan, semua kapal nelayan yang menggunakan mesin 100% bergantung pada BBM, sama bergantungnya para petani, tukang ojek juga para pedagang kecil. Pemerintah mesti sadar bahwa pengeluaran untuk BBM itu pasti. Tapi hasil melaut bagi nelayan dan hasil panen bagi petani itu belum tentu mereka dapatkan, maka menarik subsidi BBM otomatis meningkatkan biaya produksi petani dan nelayan kita,” jelas Johan.
Johan menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM akan memukul sektor Pertanian terutama jasa Pertanian, perikanan dan hasil hutan.
“Bagi saya keputusan pemerintah soal BBM ini sebagai keputusan yang dzalim karena kenaikan harga BBM pasti berdampak pada menurunnya produksi industry di seluruh sektor. Maka segala upaya perencanaan program dengan anggaran besar untuk meningkatkan lapangan kerja menjadi hangus dan sia-sia akibat keputusan dzalim ini,” pungkas Johan.
Senada dengan Johan, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Irwan menyebut Jokowi telah mengabaikan suara rakyat.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak peduli pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini,” kata Irwan saat dihubungi, Sabtu (3/9).
Irwan menilai, Jokowi terlihat lebih memilih menambah masalah rakyat dibandingkan memenuhi amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat. Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu pun mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak langsung pada masyarakat kecil.
Bahkan, dia berkata, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga di sektor-sektor lain.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan