JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Johan Rosihan menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Dikarenakan dampak buruknya kenaikan tersebut. Menurut fraksi PKS pemerintah bisa saja disandingkan dengan Sinterklaus di tengah masyarakat,” kata dia kepada wartawan di ruang Fraksi PKS, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Johan mengimbau adanya tambahan APBN Rp24,17 triliun harusnya diarahkan kepada 36,5 juta keluarga Indonesia.
“Kita patut menduga rencana tersebut bermuatan politik. Dengan jumlah 36,5 juta ini dikalikan dua saja itu bisa menjadi 70 juta lebih. Bisa dijadikan satu putaran pemilu,” ungkap dia.
Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada politisasi yang mengatasnamakan rakyat.
“Sehingga membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rakyat. Karena kenaikan BBM ini akan berpengaruh kepada kehidupan rakyat kecil. Terutama meningkatnya biaya produksi untuk petani dan nelayan,” jelas dia.
Disisi lain, legislator PKS ini mengatakan apabila solar naik jangan hanya melihat penggunaannya dari mobil saja. Akan tetapi kendaraan operasional petani seperti traktor dan perahu untuk nelayan juga memakai bahan bakar solar.
“Kalau itu bisa berparuh tingginya biaya produksi maka harga jual semakin mahal. Apalagi ada efek negatif membuat daya beli masyarakat akan melemah,” ujarnya.
Johan juga mengkritik sistem bansos yang belum siap untuk dilaksanakan. Misalnya seperti Pemerintah desa dan Kabupaten yang belum punya data kemiskinan yang jelas.
“Apabila pembagiannya tidak rata (bansos) dampaknya akan menjadi boomerang bagi yang tidak menerima bansos tersebut. Seharusnya memperbaiki infrastruktur bansos jangan hanya berbicara jumlahnya sekian dibagikan 600 (besar bansos) dibagi lagi menjadi dua hingga 300,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan kepada siapa membagi, bagaimana cara membaginya itulah yang harus jelas mekanisme pembagiannya (bansos).
“Dalam pengamatan di lapangan kita belum siap. Jangan terlalu banyak alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM tolak saja dulu,” pungkas dia.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan