BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh merespons wacana 3 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Fokus pada kalimat pak Presiden nyatakan, kerja, kerja dan kerja. Karena Masyarakat belum merasakan dampak kerja yang disebutkan, sibuk mungkin kerja belum, ” kata M.Nuh kepada Indonesiaparlemen.com diruang kerjanya, Senin (29/8/2022).
Dia menilai, yang dimaksud dampak kerja terbukti dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kenaikan harga bahan pokok yang bisa memberatkan masyarakat.
“Kalau saja wakil rakyat semua DPR RI betul-betul mewakili rakyat pasti ini di tolak (kenaikan BBM),” ujarnya.
Legislator dari PKS ini mengatakan masyarakat sedang merasakan kesulitan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Terlibih, lanjut dia, ada informasi subsidi BBM untuk masyarakat tidak sesuai seperti yang disebutkan Rp 502 triliun, tapi menurut pakar ekonomi hanya Rp 11 triliun.
“Ini kan harus dijawab ya (simpang siur subsidi),” ucap M.Nuh.
Oleh karena itu, dia mengimbau jangan berpikir soal kelanjutan ada 3 periode atau menjadi wakil presiden di pemilu 2024 nanti. Menurutnya hal itu bukan berita yang menggembirakan untuk rakyat.
“Yang menggembirakan adalah turunkan harga BBM, keterjaminan harga pangan,” tutupnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan sebagian masyarakat yang mendukungnya untuk memimpin kembali Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dia menilai, hal itu merupakan wacana dan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat.
“Karena negara ini negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode kita sudah rame, itu kan tataran wacana kan, kan boleh saja orang menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden kan juga boleh. Ya ndak? Jokowi mundur kan juga boleh,” kata Jokowi dalam acara musyawarah rakyat Indonesia (Musra) yang diselenggarakan oleh relawannya di Sport Center Arcamanik, Bandung, Minggu (28/8/2022).
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan