JAKARTA – Anggota DPR Komisi IV, Johan Rosihan meyayangkan kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 belum fokus untuk sektor pertanian.
Hal itu dikatakan Johan Rosihan usai merespon pidato Presiden Jokowi terkait RAPBN 2023 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi hanya menyinggung soal APBN akan diarahkan untuk menjaga inflasi pada kisaran 3,3%
“Seharusnya presiden menegaskan bahwa kedaulatan pangan sebagai keniscayaan sehingga APBN mesti diprioritaskan untuk membangun pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis sektor pertanian sebagai antisipasi ancaman krisis pangan,” kata Johan dalam keternagan pers kepada Indonesiaparlemen.com di Jakarta, Rabu (17/8/2022).
Johan menegaskan, untuk memperkuat pondasi perekonomian nasional mesti berbasis pada penguatan ekonomi di kawasan pedesaan.
“Pemerintah jangan hanya berwacana membangun mesin pertumbuhan ekonomi namun seringkali lupa bahwa potensi krisis pangan akan mempertegas inflasi yang semakin berbahaya bagi kedaulatan pangan nasional. Saya berharap fokus pembangunan ekonomi Indonesia mesti berbasis pembangunan sektor pertanian” papar Johan.
Politisi PKS ini menyebutkan bahwa tantangan ekonomi masa depan adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat namun inklusif dan berbasis masyarakat.
“Potensi alam pertanian Indonesia sudah terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi padahal semua sektor terpuruk,” jelas Johan.
Johan menilai, selama ini pemerintah mengabaikan potensi pertanian di pedesaaan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, padahal potensi finansial flow konsumsi pangan di pedesaan mencapai setengah dari pendapatan negara pada tahun 2022 ini.
“Saya membayangkan alangkah dahsyat jika tema 77 kemerdekaaan Indonesia mengenai pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk menyongsong kebangkitan ekonomi nasional,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah konsisten dengan janjinya untuk penguatan infrastruktur sektor pangan.
Dia juga mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat terutama terkait dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditarget mencapai kisaran masing-masing 105-107 dan 107-108.
“Kita akan tagih janji pemerintah ini agar tidak main-main dengan urusan pangan dan kesejahteraan petani dan nelayan,” tegas Johan.
Politisi PKS ini mengingatkan peemrintah bahwa Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 12,53% yang angkanya lebih tinggi dari perkotaan, demikian juga dengan Indeks keparahan kemiskinan di pedesaan telah meningkat menjadi 0,59 (BPS, 2021).
“Hal ini disebabkan jatuhnya harga di tingkat petani saat panen sehingga mengalami kerugian besar, jadi APBN 2023 mesti diprioritaskan untuk Peningkatan produksi dan daya saing Pertanian di setiap desa,” pungkas Johan.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan